Dampak Developmental State Era (1950-1980) terhadap Dinamika Pembangunan di Asia Timur
- Asep Abdurahman
- Jun 2, 2023
- 10 min read
Latar belakang
Asia Timur atau lebih dikenal dengan sebutan Timur Jauh merupakan wilayah yang terbentang dari Pegunungan Kunlun di Xinjiang, Tiongkok hingga Kepulauan Jepang di Samudra Pasifik. Dengan wilayahnya yang luas, Asia Timur merupakan salah satu pusat peradaban di dunia Timur, dari zaman kuno hingga modern. Perkembangan terakhir pasca menyerahnya Jepang dalam Perang Dunia II adalah wilayah yang dulunya merupakan jajahan Jepang ini kemudian terpecah dan menjadi negara-negara merdeka. Dinamika pasca Perang Dunia II cukup menyulitkan Asia Timur untuk mulai membangun perekonomiannya. Pada umumnya, perekonomian Asia Timur ketika itu dicirikan dengan kehancuran ekonomi pasca perang yang diperburuk dengan perang saudara di Tiongkok dan Semenanjung Korea.
Jepang memimpin dalam pemulihan ekonomi pada tahun 1950-an, baru setelah itu diikuti oleh Korea Selatan dan Taiwan beberapa dekade setelahnya. Pemulihan ekonomi yang relatif cepat ini merupakan bukti keberhasilan ketiga negara tersebut dalam mengadopsi ideologi liberalisme sebagai dasar perekonomiannya. Walaupun demikian, bukan berarti ketiganya benar-benar konsisten menjalankan prinsip kebebasan ekonomi sebagaimana yang diamanatkan oleh Adam Smith. Baik Jepang, Korea Selatan, maupun Taiwan memiliki caranya tersendiri dalam menafsirkan makna “kebebasan” dengan tetap mempertahankan peran dominan negara dalam mengatur perekonomian.
Pemerintah Jepang menerapkan kebijakan yang otoriter sejak tahun 1950-an dengan mendahulukan pembangunan ekonomi di atas pembangunan politik. Dalam arti tertentu, pemerintah Jepang mendefinisikan kebebasan dari perspektif ekonomi yang berorientasi pada pasar bebas (internasional). Di sisi lain, pemerintah Jepang justru “menertibkan” individu atau kelompok yang dianggap mengganggu proses pembangunan di negaranya. Pemerintahan yang cenderung otoriter kemudian ditiru oleh Korea Selatan dan Taiwan yang ketika itu baru menyelesaikan konfliknya dengan penguasa komunis di Tiongkok Daratan dan Korea Utara.
Lebih lanjut terkait pendefinisian orang-orang Asia terhadap liberalisme ala barat dapat dijelaskan melalui pandangan Dr. Linda Sunarti yang menuturkan bahwa “orang Asia itu tidak terbiasa dengan nilai-nilai kebebasan, mereka hidupnya ya diatur penguasa jadi kalau dihadapkan pada demokrasi (liberalisme) negaranya mudah chaos”. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Jepang, Korea Selatan, dam Taiwan masih sangat kuat dengan otoritarianismenya kendati ketiga negara tersebut sudah memperoleh predikat negara maju pada tahun 1980-an. Dalam hal ini, ketiga negara di atas berhasil menjalankan model pembangunan berlandaskan ideologi liberalisme dengan ciri khas peran dominan pemerintah di dalamnya. Model pembangunan semacam inilah yang kemudian dikenal sebagai developmental state theory.
Kemajuan ekonomi yang dicapai oleh Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan menjadi pembelajaran paling berharga bagi sekutu sekaligus pesaing mereka di masa mendatang, yaitu Tiongkok. Kepemimpinan Deng Xiaoping pada era 1980-an berhasil merubah model pembangunan dogmatis ke arah pragmatis yang kemudian berangsur-angsur mengadopsi sistem ekonomi liberal berbasis developmental state theory. Dalam hal ini, Tiongkok mulai terbuka dengan investasi asing yang pada akhirnya berhasil memperkuat kekuatan ekonomi Tiongkok yang sudah terbukti kemasyhurannya pada masa kini, di bawah komando Presiden Xi Jinping.
Alasan pemilihan topik bertemakan sejarah ekonomi ini adalah sebagai bentuk pembelajaran bagi Indonesia yang sampai sekarang belum memiliki model pembangunan yang jelas sebagaimana negara-negara maju di Asia Timur. Dalam penulisan artikel ini, penulis banyak mengandalkan sumber digital yang diperoleh dari mata kuliah Dinamika Pembangunan Asia Timur yang diampu langsung oleh Prof. Kim So Il (Dosen Tamu dari Korea Selatan). Selama perkuliahan berlangsung, penulis menyadari bahwa materi pembelajaran pada mata kuliah ini dapat diproduksi menjadi tulisan yang memiliki penekanan lebih besar terhadap aspek kesejarahannya.
Perkembangan ekonomi Asia Timur khususnya Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan selama periode 1950-1980 (serta Tiongkok sejak pertengahan 1980-an) merupakan pembahasan pokok dalam tulisan ini. Dalam hal ini, kita akan melihat seberapa efektif model pembangunan developmental state dalam memengaruhi perkembangan ekonomi di Asia Timur. Dengan mengandalkan sumber digital yang ada, fenomena developmental state ini dapat direkonstruksi sedemikian rupa sehingga menghasilkan pembahasan yang kronologis dari mulai terbentuknya model pembangunan developmental state pada tahun 1950-an hingga menurunnya efektivitas model pembangunan developmental state setelah tahun 1980-an. Selain itu, penekanan konteks kesejarahan juga akan terlihat pada pola penyajian tulisan yang tentunya akan mencakup unsur 5W+1H yang menjadi ciri khas dari analisis berbasis historis.
Pembahasan
Asia Timur merupakan salah satu wilayah paling menonjol di benua Asia, beberapa pusat ekonomi Asia ada di sini seperti Shanghai (Tiongkok), Tokyo (Jepang), Seoul (Korea Selatan), dan Taipei (Taiwan). Kemajuan Asia Timur terkadang disejajarkan dengan Eropa Barat yang didasarkan pada segala indikator kemakmuran yang dimilikinya. Pendapatan perkapita menjadi salah satu indikator yang menjadi tolak ukur, rata-rata negara maju di Asia Timur memiliki pendapatan perkapita lebih dari $ 30.000 sehingga dengan angka tersebut Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan termasuk ke dalam kategori developed countries. Di sisi lain, Tiongkok mulai menyusul di angka $ 12.500 dan uniknya negara ini justru menolak untuk dikategorikan sebagai negara maju. Para ekonom barat berspekulasi bahwa ini merupakan strategi licik Pemerintah Tiongkok untuk terus mendapatkan benefit dari statusnya sebagai negara berkembang.
Walaupun seringkali disejajarkan dengan negara-negara maju di Eropa Barat, akan tetapi kemajuan ekonomi yang dicapai oleh empat negara di atas diperoleh dari serangkaian kombinasi antara sistem ekonomi liberal (pasar bebas) dan politik otoriter (pemerintah berperan dominan). Khusus untuk Tiongkok, sekalipun sudah mulai meninggalkan praktik dogmatis sejak tahun 1980-an, ideologi komunis masih mengakar di sana. Oleh karena itu, para ekonom barat kemudian mencetuskan konsep developmental state untuk menjelaskan model pembangunan di negara-negara Asia Timur. Hal ini juga yang kemudian menimbulkan kritikan tajam dari mereka, para ekonom tersebut berpandangan bahwa developmental state justru menyimpang dari kebebasan ekonomi yang selama ini dipraktikkan oleh negara-negara barat.
Model pembangunan developmental state diragukan statusnya sebagai bagian dari sistem ekonomi liberal. Peran pemerintah yang dominan dalam model pembangunan ini menjadi paradoks terbesar bagi para ekonom barat. Namun sayangnya, sebagian ekonom barat tidak menganalisis ini lebih lanjut dan hanya berfokus pada pemerintahan otoriter di sana. Padahal, ada satu karakteristik yang membedakan antara negara otoritarian dan developmental state, yaitu terdapat lembaga negara yang mengoordinasikan antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi. Selain itu, negara-negara yang menggunakan model pembangunan ini memiliki birokrasi yang relatif sederhana sehingga mempermudah sektor swasta untuk berpartisipasi dalam perekonomian. Ziya Onis dalam review artikelnya yang berjudul The Logic of the Developmental State memaparkan bahwa terdapat dua elemen yang menyusun birokrasi di negara-negara yang menganut model pembangunan developmental state di antaranya sebagai berikut:
1. Birokrasi swasta yang kecil dan relatif murah, tetapi elit karena dikelola oleh tenaga manajerial terbaik seperti Chaebol (konglomerat Korea Selatan) yang biasanya merekrut alumni dari universitas-universitas terbaik di sana, yaitu SNU dan KAIST.
2. Birokrasi negara sebagai lembaga percontohan seperti Ministry of International Trade and Industry (MITI) yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan memberikan pengarahan terkait kebijakan industri di Jepang.
Kritikan tajam para ekonom barat terhadap model pembangunan developmental state tidak mampu menghentikan ambisi para pemimpin di Asia Timur. Hasil model pembangunan ini mulai nampak di permukaan sejak akhir 1970-an, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan perkapita menjadi salah satu bukti keberhasilan model pembangunan developmental state. Hal ini diikuti dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat di Asia Timur khususnya Jepang. Satu dasawarsa kemudian, Korea Selatan dan Taiwan menyusul dengan industri high technology-nya. Sedangkan, untuk Tiongkok perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat baru dimulai pada abad ke-21. Dalam hal ini, ada satu karakteristik yang sama di antara mereka, yaitu adanya ambisi para pemimpin untuk memajukan perekonomian negara. Hal ini tentunya berdampak positif bagi masa depan negara tersebut sebab menurut Prof. Kim So Il salah satu hal yang paling menentukan bagi keberlangsungan suatu negara adalah ambisi apa yang dimiliki oleh para pemimpin di sana.
Pertama, Jepang mulai menggagas dasar-dasar pembangunan dengan model developmental state pada masa Restorasi Meiji. Modernisasi dan industrialisasi menjadi fokus utama Pemerintah Jepang dalam upayanya menentang hegemoni barat di Asia, situasi ini berlanjut hingga Perang Asia Timur Raya. Pasca kekalahan Jepang dalam perang tersebut, pemerintah di sana berupaya memulihkan ekonomi mereka secepat mungkin, selama periode ini model pembangunan developmental state semakin dikukuhkan sebagai dasar bagi perekonomian Jepang. Melalui kerja sama antara MITI dan pihak swasta domestik, mereka mengatur ulang perekonomian dengan orientasi ekspor untuk pasaran internasional. Walaupun demikian, Pemerintah Jepang masih menerapkan kebijakan proteksi untuk melindungi industri dalam negeri.
Pemulihan ekonomi di Jepang semakin menemui titik terang pada era 1980-an, ketika itu Jepang sudah dapat dikatakan sejajar dengan negara-negara maju di Eropa Barat. Sejak saat itu pula Jepang bertransformasi menjadi penanam modal bagi negara-negara di Asia. Dalam hal ini, Jepang yang pada awalnya merupakan “pelajar” dari barat bertransformasi menjadi “pengajar” bagi Asia. Kepemimpinan Jepang melalui kemajuan ekonominya kemudian dianalogikan sebagai “angsa pemimpin” atau yang lebih dikenal sebagai flying geese. Kemajuan ekonomi Jepang ini kemudian dengan cepat menjadi percontohan bagi negara lain di Asia seperti Korea Selatan,Taiwan, dan Tiongkok.
Kedua, Korea Selatan merupakan salah satu negara modern dengan pemulihan ekonomi yang relatif cepat. Berakhirnya Perang Korea pada tahun 1953, memberikan kesempatan bagi Korea Selatan untuk memulai pemulihan ekonomi meskipun masih berada di bawah perlindungan Amerika Serikat. Pihak yang berperan penting dalam model pembangunan developmental state selain pemerintah adalah kalangan konglomerat di Korea Selatan yang kemudian dikenal sebagai Chaebol. Pada umumnya Chaebol ini berbentuk bisnis keluarga dengan ciri patrilineal yang kuat. Secara khusus, pembangunan di Korea Selatan selama developmental state era dapat dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu:
1. Take Off (1961-1973) ditandai dengan promosi pasar berorientasi ekspor
2. Sectoral Policy (1973-1979) dimulai dengan peningkatan comparative advantage
3. Trade Liberalization Policy (1979-sekarang) ditandai dengan berkurangnya dominasi pemerintah dalam mengatur perekonomian.
Ketiga, Taiwan yang masih memiliki permasalahan mendasar terkait status politiknya di dunia internasional, berebut klaim dengan Tiongkok Daratan terkait One China Policy. Sebagian besar pendukung Guo Min Dang (Partai Nasionalis) telah melarikan diri ke Formosa. Selain tokoh politik, juga terdapat loyalis dari kalangan akademisi dan militer yang ikut berhijrah pada tahun-tahun terakhir kekuasaan Partai Nasionalis di Tiongkok Daratan. Formosa (kemudian lebih dikenal sebagai Taiwan) dijadikan pusat kegiatan politik oleh Partai Nasionalis yang ditandai dengan pemberlakuan UU Darurat Perang sejak tahun 1949. Dengan menggunakan legitimasi atas UU tersebut, Partai Nasionalis menjadi penguasa mutlak di Taiwan. Tahun-tahun pertama yang sulit dapat ditangani dengan cukup baik oleh Chiang Kai Shek selaku Presiden Pertama Taiwan. Keberhasilan ini sangat bergantung pada hubungan kelembagaan antara pemerintah dengan pihak swasta. Adapun, intervensi yang intensif dari Pemerintah Taiwan adalah pemberian subsidi yang cukup besar bagi sektor industri baik BUMN maupun BUMS, keduanya dituntut untuk berorientasi pada ekspor serta mampu bersaing secara internasional.
Lebih lanjut jika diperhatikan secara seksama, Taiwan merupakan negara yang paling bergantung kepada pihak swasta dibandingkan Jepang dan Korea Selatan. Hal inilah yang kemudian memudarkan praktik developmental state di sana. Walaupun demikian, bukan berarti perekonomian Jepang dan Korea Selatan selalu berjalan dengan baik begitu saja. Jepang mengalami tekanan berat dari Amerika Serikat untuk menurunkan kurs Yen terhadap Dollar yang kemudian diikuti dengan meningkatnya harga properti pada tahun 1990-an. Sedangkan, Korea Selatan sendiri sebagaimana negara-negara Asia lainnya juga terjebak dalam Krisis Finansial Asia (1997). Resistensi yang lemah dari negara-negara yang menganut model pembangunan developmental state menjadi salah satu kajian utama bagi para ekonom untuk memutuskan apakah model pembangunan ini masih relevan untuk dipraktikkan atau tidak. Salah satu tulisan yang menyinggung ini adalah “Rethinking the Taiwanese Developmental State” karya Yongping Wu. Beliau menekankan akan perlunya peninjauan ulang terhadap pembangunan bermodel developmental state di Taiwan.
Kempat, Implementasi dari perkembangan developmental state juga dapat dianalisis melalui Lima Generasi Kepemimpinan di Tiongkok. Dalam hal ini, Tiongkok sebagai negara yang relatif baru dikategorikan sebagai developmental state akan lebih menarik untuk diulas sebab kemajuan ekonomi yang dicapai oleh Tiongkok merupakan bukti bahwa developmental state masih relevan untuk digunakan (atau setidaknya masih relevan untuk Tiongkok). Berikut merupakan rincian dari perkembangan developmental state di Tiongkok:
1. Generasi Pertama (Mao Zedong-Hua Guofeng) dogmatis radikal yang dicirikan dengan peran dominan negara dan cenderung mengabaikan hubungan kelembagaan dengan swasta.
2. Generasi Kedua (Deng Xiaoping) peralihan dari dogmatis ke pragmatis yang dicirikan dengan mulai terbangunnya hubungan kelembagaan dengan swasta.
3. Generasi Ketiga (Jiang Zemin) pragmatis radikal yang dicirikan dengan semakin meningkatnya peran swasta dalam perekonomian.
4. Generasi Keempat (Hu Jintao) pragmatis; memiliki kemiripan dengan generasi sebelumnya, akan tetapi tidak seradikal Jiang Zemin.
5. Generasi Kelima (Xi Jinping) mengintegrasikan antara dogmatis dan pragmatis yang dicirikan dengan peran dominan negara sekaligus hubungan kelembagaan yang cukup intens dengan swasta.
Kesimpulan
Belajar dari pengalaman Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Tiongkok dalam mengelola perekonomiannya, dapat dikemukakan bahwa tidak ada model tunggal untuk memajukan perekonomian suatu negara. Keempat negara di atas sudah membuktikan bahwa model pembangunan developmental state yang menggabungkan antara pasar bebas dan dominasi pemerintah memberikan dampak yang baik bagi perekonomian di sana. Dalam hal ini, para ekonom barat tidak dapat memaksakan kehendaknya terkait ekonomi liberal yang menjadi salah satu pendorong kemajuan ekonomi di dunia barat.
Pembangunan bermodel developmental state menjadi ciri khas perekonomian Asia Timur pada tahun 1950-an hingga 1980-an dan beberapa prinsipnya masih dipertahankan sampai saat ini. Peranan negara yang dominan diarahkan pada sasaran-sasaran yang tepat sehingga berdampak positif bagi masa depan negara tersebut sebagaimana yang sudah dialami oleh Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Tiongkok. Keberhasilan model pembangunan developmental state ini sekaligus menentang teori kebenaran tunggal yang selama ini dianut oleh para ekonom barat. Oleh karena itu, fenomena kemajuan ekonomi yang dicapai oleh negara-negara maju di Asia Timur dikenal sebagai East Asian Miracle.
Fenomena East Asian Miracle ini masih berlanjut hingga kini, ditandai dengan munculnya Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi baru yang semakin giat menanamkan modalnya di negara-negara berkembang. Peran Jepang sebagai penanam modal berangsur-angsur digantikan oleh Tiongkok terutama setelah diperkenalkannya program Belt and Road Initiative (BRI) oleh Presiden Xi Jinping pada tahun 2013. Kemajuan ekonomi yang dicapai Tiongkok tidak terlepas dari penerapan model pembangunan developmental state yang secara efektif sudah dimulai sejak tahun 1978. Oleh karena itu, model pembangunan ini dapat dikatakan masih relevan untuk diterapkan, hanya saja dengan perekonomian global yang sudah sedemikian rupa terintegrasi pemerintah di negara-negara yang menerapkan model pembangunan developmental state harus mampu menyeimbangkan kuasa mereka atas pasar dan hubungan kelembagaan antara negara dan swasta.
Fenomena developmental state yang tumbuh dan berkembang di Asia Timur kemudian menyebar ke Asia Tenggara. Singapura berhasil menjadi negara pertama yang meniru model pembangunan ini dengan mengutamakan pembangunan ekonomi di atas pembangunan politik. Belajar dari studi kasus ini, Indonesia bisa mempertimbangkan developmental state sebagai salah satu model pembangunan alternatif. Karakteristik developmental state yang lebih dekat dengan nilai-nilai budaya timur akan memudahkan Indonesia untuk mengikuti keberhasilan ekonomi yang dicapai oleh Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Tiongkok.
Bibliografi
A. Tulisan
Beeson, M. (2009). Developmental States in East Asia: A Comparison of The Japanese and Chinese Experiences. Asian Perspective, 33 (2), 5-39. Diakses pada pukul 21.09 WIB 1 Juni 2023 melalui https://www.jstor.org/stable/42704671
Jun, S.-I. (1992). The Origins Of The Developmental State In South Korea. Asian Perspective, 16(2), 181–204. Diakses pada pukul 21.21 WIB 1 Juni 2023 melalui http://www.jstor.org/stable/42704000
Kim, W.(2009). Rethinking Colonialism and the Origins of the Developmental State in East Asia. Contemporary Asia, 39 (3), 382-399. Diakses pada pukul 21.06 WIB 1 Juni 2023 melalui https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00472330902944446
Korhonen, P. (1994). The Theory of the Flying Geese Pattern of Development and Its Interpretations. Journal of Peace Research, 31(1), 93–108. Diakses pada pukul 22.16 WIB 1 Juni 2023 melalui http://www.jstor.org/stable/425585
Meier, N. (2009). The East Asian developmental states. In China – The New Developmental State?: An Empirical Analysis of the Automotive Industry (NED-New edition, hlm. 33–84). Peter Lang AG. Diakses pada pukul 22.19 WIB 1 Juni 2023 melalui http://www.jstor.org/stable/j.ctv9hj98j.8
Minns, J. (2001). Of miracles and models: the rise and decline of the developmental state in South Korea. Third World Quarterly, 22 (6) 1025-1043. Diakses pada pukul 21.23 WIB 1 Juni 2023 melalui https://www.jstor.org/stable/3993460
Öniş, Z. (1991). The Logic of the Developmental State [Review of Asia’s Next Giant: South Korea and Late Industrialization; The Political Economy of the New Asian Industrialism; MITI and the Japanese Miracle; Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization, oleh A. H. Amsden, F. C. Deyo, C. Johnson, & R. Wade]. Comparative Politics, 24(1), 109–126. Diakses pada pukul 20.55 WIB 1 Juni 2023 melalui https://doi.org/10.2307/422204
Stubbs, R. (2017). The Origins of East Asia's Developmental States and the Pressures for Change. In T. Carroll & D. Jarvis (Eds.), Asia after the Developmental State: Disembedding Autonomy (Cambridge Studies in Comparative Public Policy, hlm. 51-71). Cambridge: Cambridge University Press. Diakses pada pukul 22.21 WIB 1 Juni 2023 melalui https://remote-lib.ui.ac.id:2075/10.1017/9781316480502
Wu, Y. (2004). Rethinking the Taiwanese Developmental State. The China Quarterly, 177, 91–114. Diakses pada pukul 21.40 WIB 1 Juni 2023 melalui http://www.jstor.org/stable/20192306
Wu, Y. (2007). Taiwan's developmental state: After the economic and political turmoil. Asian Survey, 47(6), 977-1001. Diakses pada pukul 21.42 WIB 1 Juni 2023 melalui https://doi.org/10.1525/as.2007.47.6.977
B. Foto/ Gambar
Logo KAIST University. Diakses pada pukul 10.50 WIB 2 Juni 2023 melalui https://www.kaist.ac.kr/kr/html/kaist/010401.html
Logo Seoul National University. Diakses pada pukul 10.54 WIB 2 Juni 2023 melalui https://en.snu.ac.kr/about/symbol/ui
Rahmayanti, Yunita. (2021). 5 Riwayat Resesi Global, Ada The Great Depression dan Krisis Finansial Asia 1997. Diakses pada pukul 10.58 WIB 2 Juni 2023 melalui https://m.tribunnews.com/internasional/2022/07/14/5-riwayat-resesi-global-ada-the-great-depression-dan-krisis-finansial-asia-1997?page=2
Wanadi, Jusuf. (2019). Insight: Seeking global cooperation through Belt and Road Initiative. Diakses pada pukul 10.56 WIB 2 Juni 2023 melalui https://www.thejakartapost.com/academia/2019/05/13/insight-seeking-global-cooperation-through-belt-and-road-initiative.html
Comments