Developmental State Era (1950-1980): Model Pembangunan Asia Timur

Latar belakang

Asia Timur atau lebih dikenal sebagai Far East (Timur Jauh) adalah sebuah wilayah yang membentang dari barisan pegunungan tinggi di Xinjiang hingga rangkaian kepulauan Jepang di Samudra Pasifik. Dengan wilayah yang sangat luas tersebut, Asia Timur merupakan salah satu pusat peradaban bagi dunia timur dari zaman klasik hingga kontemporer. Perkembangan terakhir setelah menyerahnya Jepang dalam Perang Dunia 2, wilayah yang tadinya menjadi jajahan dari Jepang kemudian melepaskan diri dan menjadi negara merdeka.

Dinamika pasca Perang Dunia 2 cukup menyulitkan Asia Timur untuk mulai membangun perekonomiannya. Perang saudara kerap terjadi di wilayah ini yang akhirnya menghasilkan ‘Dua Tiongkok’ dan ‘Dua Korea’ yang keduanya dibedakan berdasarkan ideologi yang dianutnya, ada yang menginduk pada ideologi liberalisme dan ada juga yang menginduk pada ideologi komunisme. Korea Selatan dan Taiwan yang akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini menjadi negara yang menginduk pada ideologi liberalisme. Walaupun demikian bukan berarti keduanya benar-benar konsisten menjalankan nilai-nilai kebebasan sebagaimana yang diamanatkan oleh Adam Smith, Korea Selatan dan Taiwan memiliki caranya tersendiri dalam menafsirkan makna ‘kebebasan’ dengan tetap mempertahankan otoritarian di negara mereka.

Politik otoritarian juga dipraktikan oleh Jepang sejak tahun 1950-an dengan mendahulukan pembangunan ekonomi di atas pembangunan politik. Dalam artian, pemerintah Jepang mendefinisikan kebebasan melalui kacamata ekonomi, yaitu berorientasi pada pasar bebas (internasional). Di sisi lain, pemerintah Jepang juga ‘menertibkan’ oknum atau golongan yang dianggap mengganggu proses pembangunan di negara mereka. Langkah yang diambil oleh Korea Selatan dan Taiwan dalam menjalankan politik otoritarianisme merupakan bentuk peniruan terhadap model pembangunan yang dipopulerkan oleh Jepang. Dalam hal ini, ketiga negara tersebut paham betul bahwa orang Asia dengan segala keunikannya tidak dapat diperlakukan sama dengan orang Eropa terutama hal-hal yang terkait dengan ‘kebebasan’.

Lebih lanjut terkait pendefinisian ketiga negara terhadap liberalisme ala barat dapat dijelaskan melalui pandangan Dr. Linda Sunarti yang menuturkan bahwa “orang Asia itu tidak terbiasa dengan nilai-nilai kebebasan, mereka hidupnya ya diatur penguasa jadi kalau dihadapkan pada demokrasi (liberalisme) negaranya mudah chaos”. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Jepang, Korea Selatan, dam Taiwan masih sangat kuat dengan otoritarianisme kendati ketiganya sudah mencapai cukup banyak kemajuan pada tahun 1980-an. Dalam hal ini, ketiga negara di atas berhasil menjalankan model pembangunan berlandaskan ideologi liberalisme dengan ciri khas peran dominan pemerintah di dalamnya. Model pembangunan semacam inilah yang kemudian dikenal sebagai developmental state theory.

Alasan pemilihan topik bertemakan sejarah ekonomi ini adalah sebagai bentuk pembelajaran bagi Indonesia yang sampai sekarang belum memiliki model pembangunan yang jelas sebagaimana negara-negara maju di Asia Timur. Dalam penulisan artikel ini, penulis banyak mengandalkan sumber digital yang diperoleh dari mata kuliah Dinamika Pembangunan Asia Timur yang diampu langsung oleh Prof. Kim So Il dari Korea Selatan. Selama perkuliahan berlangsung, penulis menyadari bahwa materi pembelajaran pada mata kuliah ini dapat diproduksi menjadi tulisan yang memiliki penekanan lebih besar terhadap aspek kesejarahannya.

Perkembangan ekonomi Asia Timur khususnya Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan selama periode 1950-1980 merupakan pembahasan pokok dalam tulisan ini. Dalam hal ini, kita akan melihat seberapa efektif model pembangunan developmental state dalam memengaruhi perkembangan ekonomi di Asia Timur. Dengan mengandalkan sumber digital yang ada, fenomena developmental state ini dapat direkonstruksi sedemikian rupa sehingga menghasilkan pembahasan yang kronologis dari mulai terbentuknya model pembangunan developmental state pada tahun 1950-an hingga menurunnya efektivitas model pembangunan developmental state pada tahun 1980-an. Selain itu, penekanan konteks kesejarahan juga akan terlihat pada pola penyajian tulisan yang tentunya akan mencakup unsur 5W+1H yang menjadi ciri khas dari analisa berbasis historis.

Pembahasan

Asia Timur merupakan salah satu wilayah paling menonjol di benua Asia, beberapa pusat ekonomi Asia ada di sini seperti Shanghai Tokyo (Jepang), Seoul (Korea Selatan), dan Taipei (Taiwan). Kemajuan Asia Timur terkadang disejajarkan dengan Eropa Barat dengan segala indikator kemakmuran yang dimilikinya. Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang membuktikan hal ini, rata-rata negara maju di Asia Timur memiliki pendapatan perkapita lebih dari $ 30.000 sehingga dengan angka tersebut Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan termasuk ke dalam kategori developed countries bersama Eropa Barat, Amerika Utara, Australia, Selandia Baru, dan Singapura.

Walaupun seringkali disejajarkan dengan negara-negara maju di Eropa Barat, akan tetapi kemajuan ekonomi yang dicapai oleh tiga negara di atas diperoleh dari serangkaian kombinasi antara ideologi liberalisme (pasar bebas) dan politik otoritarian (pemerintah berperan dominan). Oleh karena itu, para ekonom barat kemudian mencetuskan konsep developmental state untuk menjelaskan model pembangunan di negara-negara maju Asia Timur. Hal ini juga yang kemudian menimbulkan kritikan tajam dari mereka, para ekonom tersebut berpandangan bahwa developmental state justru menyimpang dari nilai-nilai kebebasan yang selama ini dipraktikan oleh mereka.

Model pembangunan developmental state diragukan keabsahannya sebagai bagian dari ideologi liberalisme. Peran pemerintah yang dominan dalam politik otoritarian menjadi paradoks terbesar bagi para ekonom barat. Namun sayangnya, sebagian ekonom barat tidak menganalisa ini lebih lanjut dan hanya berfokus pada pemerintahan otoriter di sana. Padahal ada satu karakteristik yang membedakan antara negara otoritarian murni dan developmental state, yaitu terdapat lembaga percontohan dalam birokrasi yang mengoordinasikan antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi. Selain itu, negara-negara yang menerapkan model pembangunan ini biasanya memiliki proses birokrasi yang cukup sederhana sehingga tidak menyulitkan pihak swasta untuk berpartisipasi dalam perekonomian. Ziya Öniş dalam review artikelnya yang berjudul The Logic of the Developmental State memaparkan bahwa terdapat dua elemen yang menyusun birokrasi di negara-negara yang menganut model pembangunan developmental state di antaranya sebagai berikut:

1. Birokrasi swasta yang kecil dan relatif murah, tetapi elit karena dikelola oleh tenaga manajerial terbaik seperti Chaebol (konglomerat Korea Selatan) yang biasanya merekrut alumni dari universitas-universitas terbaik di sana SNU dan KAIST.

2. Birokrasi negara sebagai lembaga percontohan seperti Ministry of International Trade and Industry (MITI) yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan memberikan pengarahan terkait kebijakan industri di Jepang.

Kritikan tajam para ekonom terhadap model pembangunan developmental state tidak mampu menghentikan ambisi para pemimpin di Asia Timur. Menjelang akhir tahun 1970-an hasil dari model pembangunan ini mulai terlihat jelas di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan perkapita menjadi keberhasilan pertama yang dicapai oleh mereka. Hal ini diikuti dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat di Asia Timur khususnya Jepang. Satu dasawarsa kemudian, Korea Selatan dan Taiwan menyusul dengan industri high technology-nya. Dalam hal ini, ada satu karakteristik yang sama di antara ketiga negara, yaitu adanya ambisi para pemimpin untuk memajukan perekonomian negara mereka. Hal ini tentunya berdampak positif bagi masa depan negara tersebut sebab menurut Prof. Kim So Il salah satu hal yang paling menentukan bagi keberlangsungan suatu negara adalah ambisi apa yang dimiliki oleh para pemimpin di sana.

Pertama, Jepang mulai merintis dasar-dasar pembangunan bermodel developmental state pada era Restorasi Meiji. Modernisasi dan industrialisasi menjadi agenda utama bagi pemerintah Jepang sebagai upaya menentang hegemoni negara-negara barat di Asia, kondisi ini terus berlanjut menjelang Perang Asia Timur Raya. Setelah kekalahan Jepang pada perang tersebut, mereka berupaya memulihkan perekonomian sesegera mungkin, pada masa inilah model pembangunan developmental state dioptimalkan oleh pemerintah Jepang. Melalui kerja sama antara MITI dan pihak swasta domestik, mereka mengatur ulang perekonomian dengan orientasi ekspor untuk pasaran internasional. Walaupun sejak tahun 1950-an telah membiasakan diri dengan skema pasar bebas, nyatanya pemerintah Jepang masih menerapkan kebijakan proteksi untuk melindungi industri dalam negeri.

Kedua, Korea Selatan menjadi salah satu negara modern yang mengalami pemulihan ekonomi yang relatif cepat. Berakhirnya Perang Korea pada tahun 1953, memberikan kesempatan bagi Korea Selatan untuk memulai pemulihan ekonomi meskipun masih berada di bawah perlindungan Amerika Serikat. Pihak yang berperan penting dalam model pembangunan developmental state selain pemerintah adalah kalangan konglomerat di Korea Selatan yang kemudian dikenal sebagai Chaebol. Pada umumnya Chaebol ini merupakan usaha keluarga dengan ciri khas patrilinealnya yang masih kuat. Secara khusus, periode pembangunan di Korea Selatan selama periode developmental state dapat dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu:

1. Take Off (1961-1973) ditandai dengan promosi pasar berorientasi ekspor

2. Sectoral Policy (1973-1979) dimulai dengan peningkatan comparative advantage

3. Trade Liberalization Policy (1979- sekarang) ditandai dengan berkurangnya dominasi pemerintah dalam mengatur perdagangan

Ketiga, Taiwan yang masih memiliki permasalahan mendasar terkait status politiknya di dunia internasional, berebut klaim dengan Tiongkok Daratan terkait One China Policy. Sebagian besar pendukung Guo Min Dang (Partai Nasionalis) telah melarikan diri ke Formosa. Selain tokoh politik, juga terdapat loyalis dari kalangan akademisi dan militer yang ikut berhijrah pada tahun-tahun terakhir kekuasaan Partai Nasionalis di Tiongkok Daratan. Formosa (kemudian lebih dikenal sebagai Taiwan) dijadikan pusat kegiatan politik oleh Partai Nasionalis yang ditandai dengan pemberlakuan UU Darurat Perang sejak tahun 1949. Dengan menggunakan legitimasi atas UU tersebut, Partai Nasionalis menjadi penguasa mutlak di Taiwan. Tahun-tahun pertama yang sulit dapat ditangani dengan cukup baik oleh Chiang Kai Shek selaku Presiden Pertama Taiwan. Keberhasilan ini sangat bergantung pada hubungan kelembagaan antara pemerintah dengan pihak swasta. Adapun, intervensi yang intensif dari Pemerintah Taiwan adalah pemberian subsidi yang cukup besar bagi sektor industri baik BUMN maupun BUMS, keduanya dituntut untuk berorientasi pada ekspor serta mampu bersaing secara internasional.

Lebih lanjut jika diperhatikan secara seksama, Taiwan merupakan negara yang paling bergantung kepada pihak swasta dibandingkan Jepang dan Korea Selatan. Hal inilah yang kemudian memudarkan praktik developmental state di sana. Walaupun demikian, bukan berarti perekonomian Jepang dan Korea Selatan selalu berjalan dengan baik begitu saja. Jepang mengalami tekanan berat dari Amerika Serikat untuk menurunkan kurs Yen terhadap Dollar yang kemudian diikuti dengan meningkatnya harga properti pada tahun 1990-an. Sedangkan, Korea Selatan sendiri sebagaimana negara-negara Asia lainnya juga terjebak dalam Krisis Finansial Asia (1997). Resistensi yang lemah dari negara-negara yang menganut model pembangunan developmental state menjadi salah satu kajian utama bagi para ekonom di ketiga negara untuk memutuskan apakah model pembangunan tersebut masih relevan untuk dipraktikkan atau tidak. Salah satu tulisan yang menyinggung ini adalah “Rethinking the Taiwanese Developmental State” karya Yongping Wu. Beliau menekankan akan perlunya peninjauan ulang terhadap pembangunan bermodel developmental state di Taiwan.

Kesimpulan

Belajar dari pengalaman Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan dalam mengelola perekonomiannya, dapat dikemukakan bahwa tidak ada model tunggal untuk memajukan perekonomian suatu negara. Ketiga negara di atas sudah membuktikan bahwa model pembangunan developmental state yang menggabungkan antara pasar bebas dan dominasi pemerintah memberikan dampak yang baik bagi perekonomian di sana. Dalam hal ini, para ekonom barat tidak dapat memaksakan kehendaknya terkait ekonomi liberal yang menjadi salah satu pendorong kemajuan ekonomi di dunia barat.

Pembangunan bermodel developmental state menjadi ciri khas perekonomian Asia Timur pada tahun 1950-an hingga 1980-an (sebagian lagi berlanjut hingga tahun 2000-an). Peranan negara yang dominan diarahkan pada sasaran-sasaran yang tepat sehingga berdampak positif bagi masa depan negara tersebut sebagaimana yang sudah dialami oleh Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Keberhasilan model pembangunan developmental state ini sekaligus menentang teori kebenaran tunggal yang selama ini dianut oleh para ekonom barat. Oleh karena itu, fenomena kemajuan ekonomi yang dicapai oleh negara-negara maju di Asia Timur dikenal sebagai East Asian Miracle.

Fenomena developmental state yang tumbuh dan berkembang di Asia Timur kemudian menyebar ke Asia Tenggara. Singapura berhasil menjadi negara pertama yang meniru model pembangunan ini dengan mengutamakan pembangunan ekonomi di atas pembangunan politik. Dari kasus ini, Indonesia perlu mempertimbangkan bahwa model pembangunan developmental state lebih relevan untuk diterapkan dibandingkan model pembangunan ekonomi liberal. Karakteristik developmental state yang lebih dekat dengan nilai-nilai budaya timur akan memudahkan Indonesia untuk mengikuti keberhasilan ekonomi yang dicapai oleh Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan.

Bibliografi

Beeson, M. (2009). Developmental States in East Asia: A Comparison of The Japanese and Chinese Experiences. Asian Perspective, 33 (2), 5-39. Diakses pada pukul 14.09 WIB 13 April 2023 melalui https://www.jstor.org/stable/42704671

Jun, S.-I. (1992). The Origins Of The Developmental State In South Korea. Asian Perspective, 16(2), 181–204. http://www.jstor.org/stable/42704000

Kim, W.(2009). Rethinking Colonialism and the Origins of the Developmental State in East Asia. Contemporary Asia, 39 (3), 382-399. Diakses pada pukul 14.06 WIB 13 April 2023 melalui https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00472330902944446

Meier, N. (2009). The East Asian developmental states. In China – The New Developmental State?: An Empirical Analysis of the Automotive Industry (NED-New edition, hlm. 33–84). Peter Lang AG. Diakses pada pukul 07.33 WIB 14 April 2023 melalui http://www.jstor.org/stable/j.ctv9hj98j.8

Minns, J. (2001). Of miracles and models: the rise and decline of the developmental state in South Korea. Third World Quarterly, 22 (6) 1025-1043. Diakses pada pukul 14.16 WIB 13 April 2023 melalui https://www.jstor.org/stable/3993460

Öniş, Z. (1991). The Logic of the Developmental State [Review of Asia’s Next Giant: South Korea and Late Industrialization; The Political Economy of the New Asian Industrialism; MITI and the Japanese Miracle; Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization, by A. H. Amsden, F. C. Deyo, C. Johnson, & R. Wade]. Comparative Politics, 24(1), 109–126. Diakses pada pukul 07.54 WIB 14 April 2023 melalui https://doi.org/10.2307/422204

Stubbs, R. (2017). The Origins of East Asia's Developmental States and the Pressures for Change. In T. Carroll & D. Jarvis (Eds.), Asia after the Developmental State: Disembedding Autonomy (Cambridge Studies in Comparative Public Policy, hlm. 51-71). Cambridge: Cambridge University Press. Diakses pada pukul 07.29 WIB 14 April 2023 melalui https://remote-lib.ui.ac.id:2075/10.1017/9781316480502

Wu, Y. (2004). Rethinking the Taiwanese Developmental State. The China Quarterly, 177, 91–114. Diakses pada pukul 14.59 WIB 13 April 2023 melalui http://www.jstor.org/stable/20192306

Wu, Y. (2007). Taiwan's developmental state: After the economic and political turmoil. Asian Survey, 47(6), 977-1001. Diakses pada pukul 14.58 WIB 13 April 2023 melalui https://doi.org/10.1525/as.2007.47.6.977